Pemko Batam Luncurkan Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 untuk Pengguna JBKP/Pertalit Subsidi

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, tandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank Sumut dan PT Bank Cimb Niaga Tbk terkait layanan transaksi pembayaran pengguna JBKP. (Foto: Diskominfo Batam, Kamis 14/3/2024)
banner 468x60

Orbit Kepri, Batam | Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Batam, Kepulauan Riau, kini tidak lagi melakukan pembayaran tunai untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalit. Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah meluncurkan Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 yang berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran dan instrumen pengendalian distribusi jenis BBM subsidi.

Kepala Disperindag Pemko Batam, Gustian Riau, mengatakan bahwa distribusi JBKP melalui Kartu Kendali/Fuelcard 5.0 akan diterapkan terhadap 210.000 kendaraan roda empat pengguna JBKP/pertalit serta mendapatkan manfaat asuransi kematian bagi pemegang kartu.

Bacaan Lainnya

“Ini sudah melewati tahap seleksi dan beauty contest dengan mengundang 16 Bank yang ada di Kota Batam. Dari sejumlah Bank tersebut, ada tiga Bank yang terpilih sebagai mitra Pemko Batam, yang memenuhi kriteria dan menyatakan sanggup menjadi mitra Kota Batam,” ujarnya, saat acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemko Batam dengan PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank Sumut dan PT Bank Cimb Niaga Tbk terkait layanan transaksi pembayaran pengguna JBKP di Harris Hotel, Batamcentre, Kota Batam, Kamis (14/3/2024).

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat acara penandatanganan yang juga dihadiri oleh perwakilan dari 16 Bank yang ada di Kota Batam tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan pembayaran nontunai di Kota Batam dengan bertahap. Semua kegiatan pemerintah baik Pemko maupun BP Batam sudah melakukan pembayaran nontunai.

“Kalau sekarang pertalit, mungkin yang lainnya akan mulai menyusul menggunakan sistem teknologi juga. Saya berharap ke depan mungkin terkait sampah dan parkir, kepala dinasnya juga membuat terobosan untuk mengambil distribusi dari masyarakat menggunakan teknologi,” ucapnya.

Rudi menjelaskan bahwa Pulau Batam hanya memiliki luas 415 kilometer persegi, tidak termasuk Pulau Rempang dan Galang. Oleh sebab itu, Pemko Batam harus mampu menata segala hal di dalamnya. Semua proses pembayaran digital adalah terobosan yang harus didukung bersama. Penerapan Fuelcard 5.0 juga mendukung program pemerintah yakni Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).

“Contoh di pelabuhan Batuampar, melakukan transaksi apapun sudah tidak menggunakan cash, atau menggunakan pembayaran nontunai. Saya kira teknologi digital adalah tujuan menjadikan Batam Smart City,” pungkasnya. (*)

BR

Editor: Andri Sofian

#FuelCard5.0
#Pertalite
#DisperindagBatam
#BatamSmartCity
#PembayaranNontunai
#Berita

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *