Orbit Kepri, Tanjungpinang | Terkait ungkapan Direktur PT Bintan Inti Sukses (PT BIS) dalam pemberitaan media, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanjungpinang-Bintan, Andi Sarippudin, lontarkan kritik tajam. Dalam pernyataannya, Direktur PT BIS menyebut bahwa pendapatan perusahaan hanya berasal dari aktivitas sewa-menyewa aset.
Menurut Andi, dengan kondisi tersebut PT BIS dinilai gagal menunjukkan fungsi strategisnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya mendongkrak dalam membangun perekonomian daerah. Ia mengatakan jika PT BIS hanya untuk menyewakan aset yang notabene dibangun dan direvitalisasi oleh pemerintah, maka itu bukanlah sebuah bisnis melainkan bantuan daerah. Andi meminta agar Direktur PT BIS sebaiknya mundur jika tidak mampu.
“Karena ini bukan perusahaan pribadi, yang mana tidak memiliki tanggung jawab untuk menambah pendapatan daerah. Core business PT BIS ini badan usaha milik daerah atau milik keluarga, karna tidak memiliki core business yang jelas,” ujarnya.
Andi juga menyoroti bahwa aset yang dikelola PT BIS diduga sepenuhnya dibangun dan direnovasi menggunakan dana pemerintah. Namun, kontribusi nyata perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir tidak terlihat.
“Kalau aset daerah hanya disewakan dan tidak memberikan hasil yang signifikan untuk PAD, maka keberadaan PT BIS layak dipertanyakan. Untuk apa ada BUMD kalau hanya menjadi beban anggaran tanpa memberikan manfaat yang nyata?” ucapnya.
Lebih lanjut, Andi mengkritik pengeluaran perusahaan yang mencapai Rp1,8 miliar hanya untuk membayar gaji, bonus, tunjangan, operasional dan lain-lain tanpa adanya hasil bisnis yang signifikan. Apalagi dana sebesar itu dikeluarkan untuk menggaji orang yang tidak produktif. Sehingga diibaratkan bahwa pemerintah daerah mengeluarkan anggaran masyarakat dan hasil anggaran yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan pribadi yang tidak dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau beban penyusutan revitalisasi dimasukkan, mungkin perusahaan ini malah merugi. Ini sangat memalukan,” tegasnya.
Andi juga meminta Bupati Bintan dan DPRD Kabupaten Bintan untuk mengevaluasi kinerja PT BIS secara menyeluruh. Menurutnya, keberadaan BUMD seperti PT BIS harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi tempat menyalurkan anggaran tanpa arah yang jelas.
“Pemerintah daerah harus sadar. Jika PT BIS tidak mampu memberikan kontribusi, lebih baik tutup saja dari pada terus menjadi beban,” ujarnya.
Andi kembali menyatakan bahwa PMII Tanjungpinang-Bintan berkomitmen untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah oleh BUMD termasuk PT BIS, demi tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia pun menyerukan kepada jajaran manajemen PT BIS agar segera mengundurkan diri.
“Jika tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik, sebaiknya turun secara terhormat sebelum masyarakat yang meminta anda diturunkan. BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar tempat menghabiskan anggaran tanpa hasil,” pungkasnya. (Andi)
Editor: Andri Sofian
